Pindad Spr
Asa Baru Maung Pindad
Tak hanya berhenti di Esemka, Prabowo juga kerap memamerkan mobil 'perang' bernama Maung yang diproduksi PT Pindad. Bahkan, Prabowo yang kala itu masih menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) juga menyatakan Indonesia akan memproduksi mobil buatan dalam negeri.
Dia mengatakan bahwa pabrik-pabrik manufaktur di Indonesia akan memproduksi massal mobil Maung buatan dalam negeri.
"Kita mau pabrik-pabrik manufaktur semua di Indonesia tidak hanya dari luar negeri kita mau bikin mobil di Indonesia," katanya, dalam kegiatan Prabowo Menyapa, pada Minggu (9/7/2023).
Teranyar, mobil Maung MV3 Garuda Limousine yang diproduksi oleh PT Pindad (Persero) mencuri perhatian publik, setelah dipakai di acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024 lalu.
Prabowo mendorong kemandirian industri nasional di bidang otomotif sebagai upaya maksimal dalam mewujudkan pengembangan kendaraan taktis militer dan kendaraan sipil secara utuh, mulai dari desain konsep sampai produksi massal.
Menilik spesifikasi singkatnya, Garuda memiliki bobot 2,95 ton, dimensi panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan ini memiliki daya mesin 202 PS/199 HP, transmisi AT dengan 8 percepatan, dan memiliki kecepatan maksimum 100 km/jam.
Dengan portofolio produsen alpalhankam, Pindad menerapkan proteksi kendaraan sebagai prioritas utama dengan dibekali fitur keamanan seluruh area kendaraan meliputi body dengan material composite armor yang memiliki ketahanan terhadap amunisi kal. 7,62 x 51 mm NATO ball & kal. 5,56 x 45 mm M193.
Berbeda dengan model sebelumnya, PT Pindad berencana memproduksi massal Maung MV3 yang sebelumnya dipakai oleh Paus Fransiskus. Adapun, PT Pindad memiliki kontrak pengadaan 5.000 unit Maung MV3.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor. Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri, menggunakan mobil Toyota Alphard.
Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara.
"Minggu depan saya akan pakai mobil maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo] ," tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).
Anggito menjelaskan produk tersebut 70% buatan Indonesia. Meski demikian, Anggito tidak menyebutkan jenis mobil Maung mana yang akan menteri dan eselon I gunakan ke depan.
Pada perkembangan terkini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklarifikasi pernyataan Anggito, bahwa pernyataan itu disampaikan bukan dalam rangka sebagai perencanaan, melainkan dalam rangka memberikan contoh untuk penggunaan produksi dalam negeri untuk mendorong industri lokal.
Di tengah ingar bingar tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah permasalahan yang dialami oleh Pindad terkait keuangan hingga pengelolaan dana pensiun.
Temuan itu tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 2021 hingga semester I/2023 pada PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya.
LHP tersebut disampaikan langsung oleh Anggota VIII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo kepada jajaran Direksi Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10/2024).
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dilakukan oleh BPK terhadap Pindad guna memastikan perseroan sebagai entitas negara telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat pasal 33 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," ungkap Slamet, dikutip dari siaran pers yang dibagikan di laman resmi BPK, Kamis (24/10/2024).
Selain itu, BPK menemukan beberapa permasalahan lainnya seperti pengakuan aset dan pendapatan yang belum memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Tidak hanya itu, auditor negara menemukan serta pengelolaan dana pensiun Pindad yang tidak prudent, kurang transparan, dan tidak akuntabel.
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisaris Pindad untuk meningkatkan pengawasan, serta meminta Direksi untuk menerapkan prinsip tata kelola yang lebih ketat dan bertanggung jawab.
"BPK menilai temuan-temuan ini harus menjadi perhatian serius manajemen PT Pindad, khususnya pada temuan terkait financial distress, pengakuan aset, dan pengelolaan dana pensiun," tegas Anggota VII BPK itu.
Kendati demikian, BPK mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil Pindad dalam menindaklanjuti rekomendasi sebelumnya. Dari 87 rekomendasi yang diberikan, tingkat penyelesaian PT Pindad mencapai 94,25%, melampaui target penyelesaian BPK sebesar 75%.
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Pindad SS3 adalah versi 7.62 mm dari Senapan serbu Pindad SS2 yang didesain khusus untuk menjadi Senapan tempur dan juga Senapan penembak jitu yang dibutuhkan dengan akurasi tinggi. Pindad SS3 pernah dipamerkan di Indo Defence pada tahun 2016.
Prototip pertama kali ditampikan di Indo Defence 2014, dimana senjata ditunjukkan dengan selektor api dengan mode otomatis tunggal.
SB-V5 A1 adalah produk senapan serbu PT Pindad yang dirancang secara khusus untuk Korps Polisi Sabhara. Menggunakan kaliber khusus 5,56 x 44 mm / .222”, SB2-V5 A1 merupakan pengembangan produk senapan serbu (SS2) Pindad dengan tingkat akurasi tinggi dan ukuran yang taktis. Salah satu perbedaan SB2-V5 A1 adalah berwarna coklat menyesuaikan kebutuhan kepolisian, dimana produk senapan Pindad identic dengan warna hitam. Memiliki desain modular, pengguna dapat mengaplikasikan berbagai perlengkapan dan aksesoris seperti alat bidik optic & laser finder. SB2-V5 A1 memiliki Panjang laras 253,4 mm dengan ukuran yang ringkas dan bobot yang lebih ringan dari varian pendahulunya, SS2-V4. Dengan keunggulan tersebut, SB2-V5 A1 sangat ideal untuk kebutuhan pasukan sabhara yang membutuhkan kecepatan manuver & mobilisasi dalam berbagai operasi.
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Pindad AM1 yang merupakan singkatan dari assault military[1] adalah senapan serbu produksi PT. Pindad yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2022 dan pada saat demonstrasi alat bidik yang dilakukan Pindad.[2][3] Berbeda dengan Pindad SS2, Senapan serbu ini memiliki desain seperti karabin M4 dan AR-15 dengan berat yang lebih ringan.[4]
Pindad AM1 menggunakan peluru berkaliber 5.56×45mm NATO dan vertical grip. Pindad AM1 juga memiliki laras dengan panjang 14.5 inci.[5]
Pengujian merupakan salah satu validasi desain yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian desain dan performance suatu produk hasil penelitian dan pengembangan. Untuk pembuktian hasil desain tersebut, PT Pindad (Persero) malaksanakan pengujian hasil penelitian dan pengembangan salah satu produk pertahanan dan keamanan roket dengan menitik beratkan pada daya hancur serta kemampuan tabir. Pengujian yang dilakukan meliputi uji statis warhead (hulu ledak) roket pertahanan R-Han 122 B dan uji statis tandem shaped charge warhead untuk Anti Tank Guided Missile (ATGM) yang dilaksanakan di Air Weapon Range (AWR) Pandanwangi, Lumajang, Jawa Timur pada tanggal 16-18 September 2015. Acara ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pengembangan Produk dan Proses PT Pindad (Persero), Heru Puryanto dan beberapa anggota Konsorsium Roket Nasional seperti Kementerian Pertahanan yang diwakili oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan (Balitbang Kemhan) dan Direktorat Jenderal Potensi Keamanan Kementerian Pertahanan (Ditjen Pohan Kemhan), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Dahana (Persero), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), serta Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogjakarta.
Kolonel Abdullah Sani, Kepala Bidang Matra Darat Balitbang Kemhan mengatakan bahwa kegiatan pengujian ini merupakan salah satu bagian dari wujud kerja keras sumbangan terhadap bangsa dan negara. Pengujian warhead roket ini merupakan salah satu program Balitbang Kemhan untuk R-Han 122 B, dimana akan dilaksanakan uji fungsi yang salah satu materinya adalah uji statis. Data-data ini akan sangat kami butuhkan dalam pengembangan roket yang merupakan bagian dari alutsista, sehingga roket ini dapat menjadi kebanggaan dan pada akhirnya bisa digunakan oleh kesatuan-kesatuan TNI, ujarnya.
Senada dengan pernyataan tersebut, perwakilan dari Kemenristekdikti, Gunawan Wibisana mengatakan bahwa sedang disiapkan suatu dukungan berupa forum di tingkat Kementerian agar kegiatan pengembangan roket dapatberjalan secara lebih efektif. Sudah ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan perwakilan dari Kementerian. Semoga environment ini dapat terus terjaga, terutama di tempat-tempat yang dapat mendorong atau membuat kebijakan agar kegiatan yang akan dilakukan dapat lebih terarah dan dapat direalisasikan secara lebih cepat, tuturnya.
Kadiv Bangprodses PT Pindad (Persero), Heru Puryanto mengatakan bahwa pengujian ini dilakukan untuk validasi dan optimasi desain warhead Roket R-Han 122 B. Akan ada 8 materi uji yang akan dilakukan terhadap warhead untuk mengetahui karakteristik dan performance warhead yang akan dilaksanakan oleh tim teknis Bangprodses PT Pindad, tutur Heru.
Uji statis warhead roket pertahanan yang merupakan program kerjasama PT Pindad (Persero) dengan Balitbang Kemhan. Dua varian warhead roket R-Han 122 B, High Explosion (HE) dan smoke mengacu pada 8 materi uji yg meliputi : uji fragmentasi, untuk mengetahui jumlah pecahan dan berat pecahan minimum yang mampu mematikan target, uji perkenaan/kerapatan, bertujuan untuk mengetahui jarak mematikan pada radius yang telah ditentukan dengan menggunakan triplek serta plat aluminium, uji kuat suara ledakan dilakukan untuk mengukur kuat suara ledakan dengan menggunakan desibel meter, uji crater dilakukan untuk mengetahui ukuran diameter dan kedalaman crater (lubang/kawah) yang dihasilkan dari ledakan, uji blast effect dilakukan untuk menganalisa efek ledakan dengan mensimulasikan pada tembok dengan jarak yang telah ditentukan, uji bullet impact dilakukan untuk menguji sensitivitas warhead terhadap penembakan dengan menggunakan munisi ringan kaliber 12.7 mm, uji sympathetic detonation dilakukan untuk mengetahui sensitivitas warhead terhadap lingkungan penyimpanan, dan khusus untuk varian asap, dilakukan uji smoke untuk mengetahui kepekatan asap yang dihasilkan.
Selain warhead R-Han 122 B, juga dilakukan uji statis terhadap tandem shaped charge warhead untuk Anti Tank Guided Missile (ATGM) yang merupakan proyek PT Pindad (Persero) dengan Kemenristekdikti. Materi uji yang dilakukan antara lain ; uji daya tembus precursor warhead, uji daya tembus main warhead, serta uji daya tembus warhead dengan sistem tandem. Beberapa materi uji tersebut diledakkan di atas plat baja setebal 30 cm dan uji tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi daya tembus terhadap target.
Data-data yang dihasilkan dari uji statis warhead R-Han 122B dan tandem shaped charge warhead akan dianalisis untuk mengetahui detail performance warhead saat roket ditembakkan dan meledak di sasaran. Selain itu, data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai data pendukung saat dilakukan uji dinamis. (Anggia)
Jakarta (ANTARA) - Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kapasitas industri dalam negeri, termasuk sektor otomotif.Salah satu langkah penting yang diambil adalah menjadikan mobil produksi dalam negeri "Maung Pindad" untuk digunakan sebagai kendaraan dinas penyelenggara negara dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.Maung Pindad adalah julukan untuk kendaraan SUV MV3 Garuda Limousine yang diproduksi PT Pindad (Persero). Sebutan lainnya adalah Maung Garuda. Mobil ini adalah karya anak bangsa yang 70 persen komponennya merupakan produksi lokal.Penggunaan Maung Pindad sebagai mobil dinas menteri merupakan sebuah inisiatif yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi lokal tetapi juga untuk mendorong kemandirian ekonomi. Kebijakan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang menekankan pengembangan industri dan inovasi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi.Mobil nasional bukan hanya simbol kemandirian teknologi dan industri, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, dan mengurangi ketergantungan pada produk asing. "Maung Pindad" diharapkan menjadi ikon kendaraan lokal yang mampu bersaing di pasar domestik maupun internasional.Ahli ekonomi industri Dr. Amir Hamzah mengungkapkan bahwa pengembangan industri otomotif nasional adalah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Mobil nasional seperti Maung Pindad tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga memacu inovasi di sektor-sektor terkait.Pendapat serupa juga disampaikan oleh Prof. Lita Susanti dari Universitas Gadjah Mada, yang menyatakan bahwa mobil nasional dapat menjadi pendorong untuk pengembangan industri hulu dan hilir, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian lokal.Teori legitimasiTeori kebijakan publik, khususnya teori legitimasi, dapat digunakan untuk memahami urgensi kebijakan penggunaan mobil nasional. Teori ini menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan pemerintah harus mendapatkan dukungan dari masyarakat agar dapat diterima dan berhasil.Dalam konteks ini, kebijakan untuk menggunakan mobil nasional perlu dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap produk lokal.Selain itu, teori pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa pengembangan industri lokal harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dengan memproduksi mobil yang ramah lingkungan, pemerintah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkontribusi pada tujuan keberlanjutan.Penelitian oleh Institute for Economic and Social Research (IESR) menunjukkan bahwa industri otomotif dapat berkontribusi hingga 10 persen terhadap PDB nasional jika didukung oleh kebijakan yang tepat.Selain itu, studi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Industri (LPI) menunjukkan bahwa setiap 1.000 unit mobil yang diproduksi dapat menciptakan 1.500 lapangan kerja di sektor terkait, seperti suku cadang dan distribusi. Dalam laporan tersebut juga disebutkan bahwa pengembangan mobil nasional dapat meningkatkan ketahanan industri lokal terhadap fluktuasi pasar global. Dengan memperkuat basis produksi dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi risiko ketergantungan pada impor, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal.Rencana Aksi Kebijakan yang dapat dilakukanUntuk menggiatkan kembali euforia produksi mobil nasional melalui penggunaan "Maung Pindad," beberapa langkah strategis perlu diambil diantaranya adalah pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kampanye kesadaran masyarakat, pengembangan infrastruktur serta kemitraan dengan sektor swasta.Pemerintah harus memberikan insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, untuk mendorong produksi dan pembelian mobil nasional.Di satu sisi Pemerintah perlu melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan produk lokal, dengan menyoroti keunggulan dan inovasi yang ada pada "Maung Pindad."Sementara di sisi lain Pemerintah juga harus memastikan bahwa infrastruktur pendukung, seperti jalan dan jaringan distribusi, siap untuk mendukung penggunaan mobil nasional.Satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah adanya kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan swasta dalam pengembangan dan pemasaran mobil nasional, untuk memastikan bahwa produk ini dapat bersaing di pasar.Kebijakan penggunaan mobil nasional "Maung Pindad" merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung industri otomotif tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.Dengan mendorong penggunaan mobil nasional, Prabowo ingin menekankan pentingnya kemandirian industri otomotif Indonesia. Ini sejalan dengan visi untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.Penggunaan mobil nasional dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru, baik dalam sektor produksi otomotif maupun sektor terkait, seperti suku cadang dan distribusi. Ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Mobil "Maung Pindad" merupakan hasil inovasi lokal. Dengan penggunaannya di pemerintahan, Prabowo ingin memberikan contoh bahwa produk dalam negeri dapat memenuhi standar dan kebutuhan yang ada.Penggunaan mobil nasional dapat berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional. Dalam konteks pemerintahan, ini juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan produk dalam negeri.Mendorong penggunaan mobil nasional dapat membantu merangsang pertumbuhan ekonomi lokal. Prabowo berharap langkah ini dapat menciptakan multiplier effect yang menguntungkan berbagai sektor ekonomi.Melalui dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, kebijakan ini dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui pendekatan yang berbasis pada teori kebijakan publik dan pembangunan berkelanjutan, diharapkan euforia produksi mobil nasional dapat kembali bergelora, membawa Indonesia menuju era baru yang lebih mandiri dan berkelanjutan.*) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi
Copyright © ANTARA 2024
Stock extended : 1080-1150 m
Stock folded : 836 mm
Barrel length : 500 mm
Rate of fire : 720-760 mm
Effective range : - 400 m (mechanical) - 800 m (optical)
Operation : Gas operated
Magazine capacity : 20 rounds
Bisnis.com, JAKARTA - Jargon mobil nasional (mobnas) datang silih berganti dari masa ke masa, mulai dari Timor di era Presiden ke-2 Soeharto, Esemka di era Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi, hingga kini Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang getol menggaungkan mobil Maung buatan PT Pindad (Persero).
Kendati demikian, sejatinya, hanya Timor yang pernah menyandang status sebagai mobil nasional. Kala itu, Presiden Soeharto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional.
Instruksi itu meminta Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk secepatnya mewujudkan industri mobil nasional.
Berdasarkan catatan Bisnis, pada 1996, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto pertama kali memperkenalkan mobil Timor kepada ayahnya, Soeharto, Presiden ke-2 Indonesia. Mobil itu diperkenalkan langsung di Istana Negara beberapa tahun sebelum Soeharto lengser.
Hari itu, Senin 26 Februari 1996, di Gedung Bina Graha, Istana Negara, Jakarta Pusat, Presiden Soeharto duduk di belakang setir salah satu mobil Timor, yang dibesut putra bungsunya, dengan senyum khas tersungging di wajahnya.
Tommy Soeharto melalui salah satu perusahaannya, PT Timor Putra Nasional dengan menggandeng perusahaan asal Korea Selatan, Kia Motors Corp. Program Mobnas Timor memang menjadi proyek prestisius bagi Tommy Soeharto. Visinya untuk menghadirkan mobil nasional dengan harga terjangkau itu pun diupayakan dengan gigih.
Nah, demi memuluskan proyek ambisiusnya itu, Tommy bahkan siap merelakan sebagian sahamnya di Automobili Lamborghini kepada Volkswagen (VW) Jerman. Maklum saja, pengembangan proyek mobil nasional (mobnas) Timor membutuhkan dana tak sedikit, yaitu US$150 juta.
Mobnas Timor digadang-gadang menjadi sedan termurah di kelasnya. Harganya, sekitar Rp35 juta, dibandingkan dengan kendaraan sejenis buatan Jepang, yang banderolnya sudah di atas Rp70 juta.
Timor diluncurkan dengan dua kelas: Timor S-515 dan Timor S-515i SOHC. Masing memiliki dapur pacu hingga 1.500 cc. Lantas, Timor juga bakal berencana menghadirkan mobil berjenis jip berkapasitas 2.000 cc.
“Kami akan memproduksi sedikitnya 50.000 unit sedan dan jip pada 1997 dari pabrik kami yang berlokasi di Cikampek, Jawa Barat,” ucap Tommy yang pada hari itu tengah menyerahkan 10 unit sedan Timor kepada Presiden Soeharto.
Pabrik perakitan di Cikampek itu, menurut Tommy, dibangun dengan dana investasi awal US$260 juta. Total dana investasi untuk proyek pabrik tersebut, ditaksir hingga US$800 juta. Sementara pabrik dibangun, proses produksi dilakukan di Surabaya, Jawa Timur.
Sayangnya, pada Maret 1998, proyek Mobnas Timor dijegal di sidang panel World Trade Organization (WTO) oleh Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Draf laporan WTO mencatat proyek Mobnas Timor diskriminatif sehingga Indonesia harus membatalkan kebijakan tersebut.
Hal itu terekam dalam pemberitaan harian Bisnis Indonesia edisi 18 Oktober 1996. Dalam laporan bertajuk Tommy: Timor tak terpengaruh WTO, PT Timor Putra Nasional bertekad jalan terus sekalipun Indonesia kalah dalam perdebatan di WTO.
Saat itu, Tommy Soeharto yang menjabat Presdir PT Timor Putra Nasional, menegaskan bila Indonesia ternyata kalah di forum WTO, bukan berarti kegiatan produksi mobil Timor harus dicabut.
Alasannya, penggugat Indonesia di WTO (dalam hal ini Jepang, Uni Eropa, dan AS) lebih melihat dari segi mengapa pemerintah Indonesia membuat peraturan tentang Mobnas.
"Ini yang lebih penting dan akan dibahas serta diargumentasikan oleh wakil Indonesia di WTO. Selain itu, Timor kan telah menjadi aset nasional dan saya pribadi hanya akan menjadi pemegang saham minoritas jika PT Timor go-public nanti," ujarnya seperti dilaporkan Harian Bisnis Indonesia.
Esemka Terbit dan Tenggelam
Selanjutnya, industri otomotif Indonesia sempat diramaikan dengan kehadiran Esemka. Mobil yang yang awalnya digembar-gemborkan sebagai mobil karya anak bangsa ini menjadi salah satu proyek kebanggaan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) sebelum Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Kali terakhir Esemka terdengar yakni saat muncul di ajang IIMS 2023 sembari memamerkan mobil listrik bertajuk Esemka Bima EV.
Kemunculannya saat itu seakan menjadi pembuktian bahwa mobil Esemka benar-benar ada, bukan 'gaib' atau 'mitos' - istilah yang kerap dipakai warganet untuk mencemooh Esemka.
Bukan tanpa alasan, mobil Esemka disebut mobil 'gaib' lantaran sangat jarang ditemukan berlalu lalang di jalan raya. Dari pengamatan Bisnis, di area Boyolali, Solo dan Karesidenan Surakarta lainnya, jarang sekali ditemukan mobil Esemka berseliweran di jalanan.
Dilansir dari laman resminya, esemkaindonesia.co.id, berawal dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita yang sama untuk membuktikan bahwa anak-anak Indonesia bisa dan mampu untuk membuat mobil sendiri, maka terbentuklah sebuah komunitas yang kemudian dinamakan Esemka.
Jika menilik sejarahnya, Esemka dimulai pada 2007 yang mulanya dibuat sebagai proyek belajar siswa SMK di Solo. Kemudian, di bawah kepemimpinan Jokowi yang kala itu masih menjadi Wali Kota Solo, banyak sekolah vokasi (Sekolah Menengah Kejuruan/SMK) bermunculan dan mendorong semangat komunitas Esemka.
Hasilnya adalah Esemka Rajawali yang pada akhirnya digunakan oleh Jokowi sebagai kendaraan dinas meskipun sempat gagal dalam uji kelayakan dan emisi.
Seiring berjalannya waktu Esemka berkembang ke jalur industri dengan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang diberi nama PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) yang 100% sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.
Singkat cerita, PT Solo Manufaktur Kreasi telah memiliki izin untuk memproduksi 8 jenis kendaraan dengan berbagai variasi. Meskipun demikian, warganet kerap membandingkan Esemka Bima EV dengan mobil buatan China yang sudah lebih dulu rilis yakni Shineray X30LEV.
Kini, Jokowi - sang pencetus Esemka - di akhir masa jabatannya sebagai presiden ke-7 RI justru terus menggenjot investasi mobil listrik dan ekosistemnya. Tak hanya mobil listrik, proyek mercusuar Jokowi yakni Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga semakin menenggelamkan 'proyek' Esemka hingga tak terdengar kabarnya saat ini.